KPK Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi KTP


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan dua (2) tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dua tersangka tersebut diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.
Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Sementara, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.
KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik.

KPK memeriksa mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap periode 2009-2014, Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama PT. Polyartha Provitama Ferry Haryanto, dan pihak swasta Lina Wurung.
Selain itu, KPK juga memeriksa karyawan  PT. Polyartha Provitama Annabella M. Kalumata, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Yosep Sumartono.
Diperiksa pula, Direktur Utama PT. Badan Klasifikasi Indonesia dan Mantan Vice President Strategic Business Unit Rekayasa dan Transportasi PT. Sucofindo Rudiyanto.
"Mereka diperiksa sebagai saksi atas terangka IR (Irman)," ucap Yuyuk Andriati, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK di Jakarta, seperti dilansir pada laman Kompas.com (12/11). (*)


Posting Komentar

0 Komentar