Tanggapan Agustinus Terhadap Kasus Ahok


Tanggapan Agustinus Pohan, Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan terhadap rencana Mabes Polri yang gelar perkara secara terbuka untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
Menurut Agustinus, bila gelar perkara tersebut dibuka untuk umum maka harus ada jaminan bahwa pemeriksaan tidak akan memberikan tekanan yang justru mengurangi obyektivitas dan kredibilitas kepolisian dalam menyelidiki dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

"Perlu juga diperhatikan bahwa ini adalah proses hukum yang hendaknya juga dijaga agar tidak memecah belah masyarakat," ujarnya seperti dilansir pada laman Tempo.com (06/11).
Agustinus menjelaskan, gelar perkara adalah suatu prosedur yang sesungguhnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Ini karena gelar perkara merupakan prosedur internal di kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam rangka kepentingan pengawasan dan pengambilan keputusan.

Dalam gelar perkara, keputusan tidak diambil berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang hadir, dan sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian berdasarkan alat-alat bukti yang disajikan termasuk saksi fakta dan keterangan ahli yang relevan.

“gelar perkara sebenarnya tidak perlu ditayangkan secara langsung kepada publik, namun cukup dengan mengundang pihak-pihak terlapor dan tokoh-tokoh agama islam karena persoalannya hanya terkait dengan agama islam, dan tidak ada kaitannya dengan agama lainnya. "Mengundang tokoh agama lainnya akan mengesankan persoalan antar agama," imbuhnya.

Di samping itu, gelar perkara memang bertujuan agar keputusan untuk meningkatkan status atau menghentikan penyidikan yang berasal dari keputusan yang obyektif dan kredibel.

"Secara internal di kepolisian sebenarnya ada aturan tentang gelar perkara yang sifatnya terbuka namun terbatas, tidak terbuka untuk umum," ujar Agustinus.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengumumkan bahwa pada Senin, 7 November 2016, Bareskrim akan kembali memanggil Ahok untuk kepentingan pemeriksaan.

Atas instruksi Presiden Joko Widodo nantinya gelar perkara terhadap Ahok akan dibuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa menyaksikan secara langsung pemeriksaan atas dugaan penistaan agama islam yang dilakukan Ahok.

“Kami akan lakukan gelar perkara secara terbuka, live. Ini memang tidak wajar dilakukan, tapi ini pengecualian. Presiden Joko Widodo meminta ini dibuka ke publik,” ujar Tito Karnavian saat menggelar konferensi pers di Istana Negara, Sabtu 5 November 2016.

Tito menambahkan, tahapan proses penetapan seseorang menjadi tersangka harus melalui tahap penyelidikan, dan itu dimulai sejak pertama kali Kepolisian menerima laporan.

Setelah itu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Jika tidak, maka perkara akan dihentikan.
 (*)



Posting Komentar

0 Komentar