Pilrek Unila Perlu Libatkan KPK dan PPATK




BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Mengawali pemilihan Rektor di Universitas Lampung, Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilihan Rektor Kredibel (AMPPROK) menggelar forum diskusi mahasiswa Unila  bertajuk ”Menyongsong Unila 2019-2023 yang Berintegritas dan Kredibel" di Wisma Universitas Lampung, Jumat, 23 Agustus 2019.
Universitas Lampung harus melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan ini agar calon yang dihasilkan benar-benar bersih dari indikasi berpotensi masalah hukum.

Sekretaris Jendral AMPPROK, Dimas Pratikno mengatakan selain melakukan evaluasi, demi menyongsong Unila 2019-2023 yang berintegritas dan kredibel, AMPPROK juga menitikberatkan pada pembahasan integritas panitia pemilihan Rektor dan calon Rektor.
"Proses pemilihan Rektor harus terhindar dari pragmatisme politik-adanya Senat atau penyelenggara pemilihan Rektor berperan penting dalam menjaga integritas Rektor yang terpilih kelak," kata mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tak hanya itu, ketidakterlibatan seluruh mahasiswa dalam kontestasi yang sedang berlansung-yaitu mengenai penyampaian visi dan misi tiap-tiap calon Rektor yang akan berlansung justru akan menghambat terciptanya pemilihan yang bersih dari politik transaksional. Ketidakterlibatan mahasiswa saat penyampaian visi dan misi bisa dikatakan fatalis, bahkan kendala yang bagi terciptanya ruang-ruang publik.

"Oleh karenanya saya mengharapkan agar mahasiswa juga ikut terlibat," kata mahasiswa ekonomi pembangunan angkatan 2015 ini
Jendral Aliansi AMPPROK Wisnu Prastowo menyebut, adanya aliansi ini sebagai proses pengawalan dalam bentuk Evaluasi dan Proyeksi.

Selanjutnya ia menerangkan, dari kebijakan-kebijakan yang telah ada Rektor hari ini kurang menekankan pada Good University Governance dan keterbukaan informasi.

“Merujuk catatan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, peringkat Unila telah menurun dari posisi 18 menjadi 21 tahun lalu, atau dari posisi 21 menjadi 46 tahun ini. Penurunan peringkat ini adalah akibat tata kelola universitas yang buruk, adanya distorsi informasi, ketidak terbukaan kebijakan, ketiadaan ruang publik sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan, dan pelayanan yang buruk.” kata Wisnu

Kemudian mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ade Feri Angriawan perihatin atas segala permasalahan dari mulai intransparansi dana kemahasiswaan, fasilitas yang tidak merata di tiap-tiap Fakultas, kurangnya armada bus, dan validisasi UKT yang masih manual.
“Barangkali ini adalah bentuk resiko atas ketidakterlibatan mahasiswa dalam proses perumusan kebijakan, oleh karenanya siapapun rektor yang terpilih harus segera menjalin kerjasama dalam bentuk evaluasi dengan seluruh civitas akademika,” kata Feri.
Triyadi Isworo
sumber : lampungpost.co

Posting Komentar

0 Komentar